UMKM Bangkit !

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, semakin banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang turut serta dalam dunia bisnis online. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan akses internet dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Salah satu aplikasi yang mendukung keberlangsungan bisnis online adalah aplikasi UB "UB POST". UB (Usaha Bersama) merupakan sebuah platform digital marketing yang menyediakan fitur unggulan Point of Sales (PoS). Aplikasi UB "UB POST" ini telah dirancang sejak tahun 2017 dan diinisiasi oleh seorang pengusaha sukses bernama Nurkholiman. Melalui aplikasi UB "UB POST", UMKM dapat mengelola semua proses bisnis dengan baik. Fitur-fitur yang tersedia meliputi penjualan dan pembelian barang, stok barang, hutang dan piutang, serta inventaris. Semua proses bisnis dapat diatur dengan mudah melalui aplikasi ini, sehingga pemilik UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka. Pada tanggal 15 Juni 2021, DPW LDII Riau turut serta dalam menjalankan sosialisasi aplikasi UB "UB POST". Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengenalan kepada anggota LDII Riau tentang manfaat dan kegunaan aplikasi UB "UB POST" dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis UMKM. Dalam sosialisasi tersebut, DPW LDII Riau memberikan penjelasan detail mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi UB "UB POST". Selain itu, mereka juga membantu memandu langkah-langkah penggunaan aplikasi ini agar lebih efektif dan optimal dalam mengelola seluruh aspek bisnis UMKM. Bisnis UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, seringkali mereka menghadapi berbagai kendala dalam mengelola bisnis secara efisien. Dengan adanya aplikasi UB "UB POST", UMKM dapat mengoptimalkan sistem manajemen bisnis mereka sehingga dapat bersaing dengan bisnis online besar. Salah satu manfaat utama dari aplikasi UB "UB POST" adalah kemudahan dalam mengelola transaksi penjualan dan pembelian. Melalui fitur PoS yang unggulan, UMKM dapat mencatat dan mengatur semua transaksi dengan sistem yang terotomatisasi. Hal ini memudahkan pemilik UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pemantauan penjualan. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur untuk mengatur stok barang dengan baik. Pemilik UMKM dapat melacak jumlah stok barang yang tersedia dan mengatur sistem pemesanan ulang dengan lebih efisien. Dengan adanya fitur ini, bisnis UMKM dapat menghindari kekurangan stok yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dalam perjalanan bisnis, tentu saja ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan seperti hutang dan piutang. Aplikasi UB "UB POST" juga menyediakan fitur untuk mencatat dan mengelola hutang dan piutang dengan mudah. Hal ini memberikan kemudahan bagi pemilik UMKM dalam mengatur keuangan perusahaan mereka. Tidak hanya itu, aplikasi UB "UB POST" juga dilengkapi dengan fitur inventaris. Dengan fitur ini, pemilik UMKM dapat melacak dan memantau semua aset perusahaan secara efisien. Dengan kata lain, aplikasi UB "UB POST" menjadi solusi yang lengkap bagi pemilik UMKM dalam mengelola bisnis mereka dengan lebih baik. Dengan sosialisasi yang dijalankan oleh DPW LDII Riau, diharapkan anggota LDII yang memiliki bisnis UMKM dapat memanfaatkan aplikasi UB "UB POST" dengan optimal. Melalui pengelolaan yang baik, bisnis UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat serta dapat bersaing secara efektif di era digital ini. Aplikasi UB "UB POST" dapat menjembatani kesenjangan antara bisnis UMKM dengan bisnis online besar. Dalam kondisi yang semakin kompetitif, UMKM membutuhkan dukungan dan solusi yang tepat untuk tetap eksis dan berkembang. Aplikasi UB "UB POST" memberikan harapan baru bagi UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis di era digital. Dalam era digitalisasi yang semakin maju, penggunaan aplikasi untuk mengelola bisnis merupakan keharusan. Mampu mengoptimalkan teknologi dalam mengelola bisnis akan memberikan keuntungan yang besar bagi UMKM. Dengan hadirnya aplikasi UB "UB POST", diharapkan UMKM dapat meraih kesuksesan dan berkontribusi dalam membangun perekonomian Indonesia.

Perdagangan secara elektronik (disingkat e-dagang atau e-commerce) di berbagai negara sudah menjadi kegiatan sehari-hari penduduknya. Berbagai jenis barang dan jasa dapat dengan mudah dibeli secara online (dalam jaringan), dengan menggunakan platform e-commerce atau melalui media sosial.

Konsumen sangat diuntungkan dengan adanya fasilitas e-dagang karena menghemat waktu, banyak pilihan, dan lebih informatif. Di Indonesia konsumen atau pengguna e-dagang diperkirakan sebanyak 50 juta orang, baru sepertiga dari 143 juta pengguna internet saat ini. Pengguna e-dagang dipastikan akan semakin banyak pada tahun-tahun mendatang.

Penggunaan internet untuk perdagangan tidak hanya dilakukan antara penjual dan pembeli di dalam negeri, tetapi juga antara penjual dan pembeli dari negara yang berbeda. E-dagang lintas negara (cross-border e-commerce) berkembang karena konsumen di suatu negara ingin membeli barang secara online dari negara lain guna mendapatkan produk yang lebih baik dari yang ditawarkan di negeri sendiri, ingin melihat pilihan yang lebih banyak, atau ingin membeli dari toko/penjual yang dapat dipercaya akan keaslian produk yang dicari.

Menurut kajian Accenture sebagaimana dikutip Quan Nguyen (2017), pada 2020 akan ada 2 miliar pembeli online, atau 60% dari seluruh konsumen global. Mereka akan membelajakan 13,5% dari nilai konsumsi ecerannya secara online. Itu berarti akan ada uang sebesar 3,4 triliun dolar AS Nilai Perdagangan Bruto (Gross Merchandise Value-GMV). Sekitar 900 miliar dolar AS (22%) dari nilai ini akan dibelanjakan di negara lain secara online. Bisakah Indonesia meraih cukup banyak nilai e-dagang lintas negara ini?

Beberapa negara tetangga sudah mempraktikkan perdagangan online lintas negara cukup lama. Di Singapura 55% dari nilai e-commerce nasional dilakukan dengan negara lain, jauh di atas Jepang (18%) dan Korea Selatan (25%). Salah satu penyebab tingginya perdagangan online lintas negara di Singapura adalah ketentuan bahwa pembelian barang impor yang tidak dikenakan pajak (de minimis value) cukup tinggi yaitu 400 dolar Singapura. Ini tentunya menjadi peluang bagi pelaku bisnis e-dagang Indonesia.

Namun, ada beberapa kendala yang harus diatasi untuk menjadikan e-dagang lintas negara Indonesia semaju Singapura, Malaysia, atau Thailand. Menurut APEC Business Advisory Council dan University of Southern California (2015), kelangkaan tenaga terdidik yang berpengalaman dalam perdagangan global sekaligus menguasai bisnis e-commerce merupakan kendala utama.

Kendala lain adalah masih rendahnya tingkat kepercayaan kebanyakan konsumen terhadap sistem pembayaran secara online lintas negara. Ada kekhawatiran akan terjadinya fraud atau masalah dalam pembelian secara online dengan pihak-pihak di negara lain. Kendala bahasa dan terbongkarnya berbagai kasus investasi bodong mungkin menjadi penyebab munculnya masalah ini. Penetrasi kartu kredit di Indonesia juga masih rendah, sekitar 15%, mengurangi daya tarik pelaku bisnis asing untuk menjual barang di sini.

Kendala lain adalah belum banyaknya marketplace lokal yang melayani perdagangan lintas negara, dan masih banyaknya pelaku bisnis yang belum terlibat e-commerce di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan, setidaknya masih ada sekitar 40 juta dari 59,7 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum menggunakan fasilitas e-dagang. UMKM yang sudah berjualan di berbagai platform e-dagang pun agaknya masih mendalami perdagangan online, belum berpikir ke arah perdagangan lintas negara.

Kelancaran pengiriman dan penyimpanan barang dalam skala besar merupakan kendala bagi pertumbuhan bisnis online lintas negara. Biaya dan waktu pengiriman barang sangat mempengaruhi harga yang harus dibayar konsumen. Juga, masih banyak penduduk (47%) yang tinggal di pedesaan, yang sebagian belum terjangkau oleh prasarana dan fasilitas logistik yang lancar. Kesempatan penduduk desa untuk berbisnis secara online masih sangat terbatas, padahal potensinya sangat besar.

Kendati pemerintah sudah berusaha untuk membenahi sistem logistik nasional, namun proses kepabeanan dinilai masih rumit, antara lain karena masih ada beberapa instansi yang sama-sama mempunyai kewenangan memberikan izin ekspor dan impor atas komoditas-komoditas tertentu.

Selanjutnya, kecepatan dan keandalan internet merupakan syarat penting pertumbuhan e-commerce. Luasnya wilayah geografis merupakan hambatan bagi pemerintah untuk menyediakan infrastruktur internet pita lebar (tetap dan bergerak) yang merata dan terjangkau

Saat ini Indonesia dan beberapa emerging markets lain seperti Turki, Argentina, India, dan Afrika Selatan sedang mengalami gejolak finansial berupa penurunan nilai mata uang yang relatif dalam. Penyebab umum adalah naiknya suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) dan perang dagang antara AS-China. Selain itu, negara-negara ini juga mengalami defisit neraca transaksi berjalan yang cukup besar. Maka, salah satu cara yang ampuh untuk mengatasi gejolak finansial adalah meningkatkan ekspor seraya mengendalikan impor, di samping transformasi struktural.

Meningkatkan ekspor dapat dilakukan dengan mendiversifikasi komoditas dan negara tujuan ekspor. Selain itu, menambah jumlah pelaku ekspor juga berpotensi akan meningkatkan nilai ekspor. Memperbanyak eksportir dapat dilakukan dengan membuka pintu yang lebih lebar bagi pelaku usaha di dalam negeri untuk melakukan ekspor melalui platform e-dagang.

Pengusaha Indonesia, khususnya UMKM, dapat menawarkan produk-produk budaya, kuliner, dan seni kreasi yang selama ini belum banyak dikenal di negara lain. Mengingat banyak kendala yang membatasi perkembangan e-dagang lintas negara, maka Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali saat ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk itu.

Beberapa hal yang dapat disumbangkan untuk UMKM terkait dengan cross-border e-commerce adalah perlunya kesepakatan para pihak untuk menyederhanakan dan menyelaraskan peraturan perdagangan lintas negara, antara lain sistem e-payment, perpajakan, perlindungan konsumen, kepabeanan, dan sebagainya.

Kemudian perlu didorong adanya kerja sama secara bilateral atau multilateral untuk memberikan kemudahan bagi UMKM di masing-masing negara untuk terlibat dalam e-dagang lintas negara. Misalnya, secara bergotong royong membangun fasilitas pergudangan untuk menyimpan bahan makanan atau barang-barang kerajinan di dekat bandara internasional.

IMF dan Bank Dunia diharapkan dapat menampung kepentingan negara-negara peserta khususnya negara-negara berkembang mengenai perdagangan jasa lintas negara untuk diteruskan kepada lembaga-lembaga tingkat dunia yang terkait, seperti World Trade Organization (WTO).

Selanjutnya, sidang IMF dan Bank Dunia perlu menetapkan kerangka dan target kemajuan pengembangan ekonomi digital, khususnya cross-border e-commerce. Adanya agenda bersama pengembangan e-dagang lintas negara yang terukur akan meningkatkan perdagangan global yang lebih dinamis, inklusif, dan menjadi solusi untuk mengatasi dan mencegah gejolak finansial di kemudian hari.

Upaya-upaya itu diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang, dua hal yang menjadi misi IMF dan Bank Dunia.(ref: news.detik.com)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana untuk mengekspor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke China pada "hari jomblo" tanggal 11 November mendatang.

Hal itu akan diwujudkan lewat kerja sama dengan Alibaba. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, peningkatan ekspor melalui e-Commerce merupakan peluang yang sangat terbuka dilakukan.

"Kita akan bekerja sama dengan Alibaba untuk memasarkan produk ekspor dari Indonesia ke China. Kita akan memanfaatkan momen Singles Day pada tanggal 11/11," kata Rudiantara dalam pernyatananya, Selasa (09/10/2018).

Pulau Bali bukan nama yang asing bagi pariwisata di dunia apalagi nasional. Jutaan orang dari seluruh dunia setiap tahunnya datang ke Bali untuk menikmati keindahan alamnya, budayanya, kehidupan masyarakatnya, hingga ikut dalam konferensi internasional yang diselenggarakan di Bali. Data BPS 2017 menunjukkan sebanyak 5.697.739 orang wisatawan datang ke Bali, atau terjadi peningkatan 15,62 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini akan terus meningkat terlebih dengan diselenggarakannya kegiatan internasional yang dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu peserta.

Berbagai konferensi internasional pernah diselenggarakan di Bali, di antaranya Konferensi United Nations Climate Change (UNFCC) pada 2007 yang menghasilkan Bali Action Plan yang menjadi landasan perhatian negara anggota UNFCCC terhadap alam dan lingkungan hidup. Juga, Bali Democracy Forum yang menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam membahas keberhasilan demokrasi di berbagai negara di dunia.

Mulai hari ini, Senin (8/110) Pulau Bali akan menerima ribuan bahkan puluhan ribu peserta dari 189 negara dalam kegiatan yang bertajuk Annual Meeting International Monetary Fund and World Bank Group 2018 (AM IMF-WBG 2018). Konferensi ini berbeda dari konferensi lainnya yang pernah berlangsung di Bali. Konferensi ini akan menghadirkan puluhan kepala negara dan kepala pemerintah dari negara-negara di dunia, dan dihadiri oleh ratusan Menteri dan pejabat tinggi di negaranya

Dipimpin oleh Indonesia sebagai tuan rumah dan penyelenggara, berbagai perkembangan ekonomi dunia, permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia, hingga solusi terhadap permasalahan tersebut dibahas dalam konferensi ini.

Sebagai provinsi yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan AM IMF-WBG 2018, Pemerintah Bali telah membangun berbagai hal, di antaranya pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang mengalami peningkatan parkir bagi pesawat, perluasan apron, dan peningkatan kualitas ruang tunggu bagi penumpang. Selain itu, dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan yang acap terjadi di kawasan Denpasar, kami dengan didukung oleh pemerintah pusat membangun underpass di kawasan Ngurah Rai. Pembangunan underpass ini telah selesai dibangun.

Kawasan lainnya yang juga menjadi perhatian adalah kawasan-kawasan wisata di antaranya Kuta, Denpasar, Gianyar, dan Ubud yang diusahakan selama penyelenggaraan kegiatan AM IMF-WBG 2018 hingga seterusnya tidak lagi mengalami macet. Kami berterima kasih atas dukungan dari pemerintah pusat bagi berbagai program infrastruktur bagi Bali dan kemajuan Bali.

Bali sebagai tuan rumah tentunya berharap kegiatan ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Bali. Melalui kegiatan ini, diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Bali akan meningkat dari 5,9 persen menjadi 6,54 persen.

Konferensi yang dihadiri oleh banyak tamu negara ini akan menjadi promosi "gratis" bagi pariwisata Bali. Promosi "gratis" ini akan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga, destinasi wisata di Bali juga akan meningkat.

Kami pun berharap UMKM dari pertanian dan industri kerajinan rakyat akan meningkat. Dalam penyelenggaraan Konferensi IMF-WBG 2018 ini, kami akan ikut dalam program Pavilion Indonesia, akan terdapat ribuan pengrajin asal Bali yang ikut serta dan memamerkan berbagai kerajinan yang telah dihasilkan. Sehingga, hal ini baik untuk ekonomi kreatif, dan promosi langsung bagi Bali.

Pelaku UMKM adalah salah satu roda penggerak utama perekonomian nasional. Pangsa pasar UMKM kini sudah tidak hanya pada skala nasional tapi sudah merambah pasar internasional. Ini membuktikan bahwa UMKM di Indonesia juga sudah mulai mengedepankan kualitas sehingga dilirik oleh konsumen internasional.

UMKM juga adalah sebuah sarana pemerataan ekonomi masyarakat dan juga sebuah medium untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Tak hanya dalam ruang lingkung nasional, di Bali pun sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Bali selain sektor pariwisata.

Pemerintah perlu mendukung kemajuan para pelaku UMKM terutama dalam kegiatan akbar seperti Pertemuan Tahunan IMF - WBG ini. Pertemuan tahunan ini adalah adalah sebuah kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan pendapatannya dan juga sebuah kesempatan bagi Bali dan Indonesia untuk mempromosikan produk-produk UMKM nya agar semakin mendapatkan perhatian dunia. Bahkan, jika bisa masakan lokal Bali pun bisa dipromosikan dalam beberapa kegiatan jamuan makan.

Bentuk dukungan pemerintah ini bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk seperti misalnya membuat program tersendiri untuk para pelaku UMKM. Sementara, pemerintah provinsi Bali nantinya akan bekerja sama dengan Asosiasi Kelompok Usaha Rakyat Indonesia (Akurindo) untuk membuat sebuah kegiatan yang bertajuk 'Amazing Bali' yang melibatkan banyak UMKM.

Kegiatan dari Akurindo ini akan didukung penuh oleh pemerintah provinsi Bali karena kegiatan ini bisa menjadi suatu wahana untuk mempromosikan industri rakyat Bali yang terwadahi melalui koperasi dan lembaga lainnya karena Bali memiliki produk industri kerajinan rakyat yang sangat beragam, yang berkualitas, dan digemari oleh masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia.

Melalui pembangunan jangka panjang yang strategis ini juga diharapkan agar pelaksanaan pertemuan tahunan ini bisa berjalan dalam suasana yang aman, nyaman, dan damai. Sehingga, agenda yang sudah dirancang oleh panitia akan berjalan sesuai dengan jadwalnya, berlangsung dengan baik, dan sukses dari sisi pencapaian target pertemuan (ref: news.detik.com)