UMKM Bangkit !

Pada era digital ini, pemasaran online atau yang lebih dikenal dengan digital marketing sudah menjadi kebutuhan pokok bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan begitu banyaknya pesaing di dunia online, penting bagi UMKM untuk mengoptimalkan digital marketing mereka dengan menggunakan berbagai strategi yang efektif. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan landing page yang efektif.

Landing page merupakan halaman web yang dibuat khusus dengan fokus untuk menghasilkan konversi. Halaman ini biasanya digunakan untuk mendorong pengunjung untuk melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk, mendaftar newsletter, mengunduh aplikasi, atau menghubungi perusahaan. Dalam konteks UMKM, tujuan dari landing page biasanya adalah untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang ditawarkan.

Pertama-tama, dalam mengoptimalkan digital marketing UMKM, penting untuk memastikan bahwa landing page Anda memiliki desain yang menarik dan profesional. Hal ini akan mempengaruhi kesan pertama yang diberikan kepada pengunjung dan dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk tetap tinggal di halaman atau pergi. Pastikan desain landing page Anda konsisten dengan merek dan menyajikan informasi yang mudah dibaca dan dimengerti.

Selain desain, pengoptimalan mesin pencari (SEO) juga sangat penting untuk meningkatkan visibilitas landing page Anda. Melakukan riset kata kunci untuk mengetahui kata atau frasa yang relevan dengan produk atau jasa Anda adalah langkah awal yang penting. Setelah itu, gunakan kata kunci tersebut secara strategis dalam konten landing page Anda, seperti di judul, subjudul, dan teks utama. Juga, pastikan untuk membuat deskripsi meta yang menarik dan relevan untuk meningkatkan kemungkinan halaman Anda muncul di hasil pencarian.

Selain SEO, pemasaran mesin pencari (SEM) juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengoptimalkan digital marketing UMKM. Dengan menggunakan iklan berbayar seperti Google AdWords, UMKM dapat menempatkan landing page mereka di posisi yang lebih tinggi di hasil pencarian. Penting untuk menggunakan kata kunci yang relevan dan membuat penawaran yang menarik agar iklan Anda efektif dan menghasilkan konversi yang diinginkan.

Landing page yang efektif juga harus memiliki konten yang bermanfaat dan persuasif. Jelaskan dengan jelas manfaat produk atau jasa Anda, berikan bukti atau testimonial dari pelanggan yang puas, dan tampilkan penawaran khusus yang membuat pengunjung tertarik untuk melakukan tindakan. Konten yang memiliki fokus yang jelas dan disajikan dengan cara yang menarik akan membantu meningkatkan tingkat konversi.

Terakhir, jangan lupa untuk membuat tindakan yang diinginkan (call-to-action) yang jelas dan terlihat pada landing page Anda. Jelaskan dengan jelas apa yang diharapkan pengunjung lakukan, seperti "Beli Sekarang" atau "Daftar Sekarang". Berikan tombol yang menarik dan mudah untuk ditemukan sehingga pengunjung dapat dengan mudah mengambil tindakan yang diinginkan.

Mengoptimalkan digital marketing UMKM dengan landing page yang efektif adalah langkah penting untuk meningkatkan penjualan dan kesuksesan bisnis Anda. Dengan memastikan desain yang menarik, pengoptimalan SEO dan SEM yang baik, konten yang bermanfaat, dan tindakan yang diinginkan yang jelas, Anda dapat memaksimalkan potensi konversi dari landing page Anda. Tidak hanya itu, tetapi juga akan meningkatkan citra dan reputasi bisnis Anda di mata pengunjung.

Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang, semakin banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang turut serta dalam dunia bisnis online. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan akses internet dan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Salah satu aplikasi yang mendukung keberlangsungan bisnis online adalah aplikasi UB "UB POST". UB (Usaha Bersama) merupakan sebuah platform digital marketing yang menyediakan fitur unggulan Point of Sales (PoS). Aplikasi UB "UB POST" ini telah dirancang sejak tahun 2017 dan diinisiasi oleh seorang pengusaha sukses bernama Nurkholiman. Melalui aplikasi UB "UB POST", UMKM dapat mengelola semua proses bisnis dengan baik. Fitur-fitur yang tersedia meliputi penjualan dan pembelian barang, stok barang, hutang dan piutang, serta inventaris. Semua proses bisnis dapat diatur dengan mudah melalui aplikasi ini, sehingga pemilik UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis mereka. Pada tanggal 15 Juni 2021, DPW LDII Riau turut serta dalam menjalankan sosialisasi aplikasi UB "UB POST". Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengenalan kepada anggota LDII Riau tentang manfaat dan kegunaan aplikasi UB "UB POST" dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis UMKM. Dalam sosialisasi tersebut, DPW LDII Riau memberikan penjelasan detail mengenai fitur-fitur yang ada pada aplikasi UB "UB POST". Selain itu, mereka juga membantu memandu langkah-langkah penggunaan aplikasi ini agar lebih efektif dan optimal dalam mengelola seluruh aspek bisnis UMKM. Bisnis UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun, seringkali mereka menghadapi berbagai kendala dalam mengelola bisnis secara efisien. Dengan adanya aplikasi UB "UB POST", UMKM dapat mengoptimalkan sistem manajemen bisnis mereka sehingga dapat bersaing dengan bisnis online besar. Salah satu manfaat utama dari aplikasi UB "UB POST" adalah kemudahan dalam mengelola transaksi penjualan dan pembelian. Melalui fitur PoS yang unggulan, UMKM dapat mencatat dan mengatur semua transaksi dengan sistem yang terotomatisasi. Hal ini memudahkan pemilik UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pemantauan penjualan. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki fitur untuk mengatur stok barang dengan baik. Pemilik UMKM dapat melacak jumlah stok barang yang tersedia dan mengatur sistem pemesanan ulang dengan lebih efisien. Dengan adanya fitur ini, bisnis UMKM dapat menghindari kekurangan stok yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dalam perjalanan bisnis, tentu saja ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan seperti hutang dan piutang. Aplikasi UB "UB POST" juga menyediakan fitur untuk mencatat dan mengelola hutang dan piutang dengan mudah. Hal ini memberikan kemudahan bagi pemilik UMKM dalam mengatur keuangan perusahaan mereka. Tidak hanya itu, aplikasi UB "UB POST" juga dilengkapi dengan fitur inventaris. Dengan fitur ini, pemilik UMKM dapat melacak dan memantau semua aset perusahaan secara efisien. Dengan kata lain, aplikasi UB "UB POST" menjadi solusi yang lengkap bagi pemilik UMKM dalam mengelola bisnis mereka dengan lebih baik. Dengan sosialisasi yang dijalankan oleh DPW LDII Riau, diharapkan anggota LDII yang memiliki bisnis UMKM dapat memanfaatkan aplikasi UB "UB POST" dengan optimal. Melalui pengelolaan yang baik, bisnis UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat serta dapat bersaing secara efektif di era digital ini. Aplikasi UB "UB POST" dapat menjembatani kesenjangan antara bisnis UMKM dengan bisnis online besar. Dalam kondisi yang semakin kompetitif, UMKM membutuhkan dukungan dan solusi yang tepat untuk tetap eksis dan berkembang. Aplikasi UB "UB POST" memberikan harapan baru bagi UMKM dalam menghadapi tantangan bisnis di era digital. Dalam era digitalisasi yang semakin maju, penggunaan aplikasi untuk mengelola bisnis merupakan keharusan. Mampu mengoptimalkan teknologi dalam mengelola bisnis akan memberikan keuntungan yang besar bagi UMKM. Dengan hadirnya aplikasi UB "UB POST", diharapkan UMKM dapat meraih kesuksesan dan berkontribusi dalam membangun perekonomian Indonesia.

Perdagangan secara elektronik (disingkat e-dagang atau e-commerce) di berbagai negara sudah menjadi kegiatan sehari-hari penduduknya. Berbagai jenis barang dan jasa dapat dengan mudah dibeli secara online (dalam jaringan), dengan menggunakan platform e-commerce atau melalui media sosial.

Konsumen sangat diuntungkan dengan adanya fasilitas e-dagang karena menghemat waktu, banyak pilihan, dan lebih informatif. Di Indonesia konsumen atau pengguna e-dagang diperkirakan sebanyak 50 juta orang, baru sepertiga dari 143 juta pengguna internet saat ini. Pengguna e-dagang dipastikan akan semakin banyak pada tahun-tahun mendatang.

Penggunaan internet untuk perdagangan tidak hanya dilakukan antara penjual dan pembeli di dalam negeri, tetapi juga antara penjual dan pembeli dari negara yang berbeda. E-dagang lintas negara (cross-border e-commerce) berkembang karena konsumen di suatu negara ingin membeli barang secara online dari negara lain guna mendapatkan produk yang lebih baik dari yang ditawarkan di negeri sendiri, ingin melihat pilihan yang lebih banyak, atau ingin membeli dari toko/penjual yang dapat dipercaya akan keaslian produk yang dicari.

Menurut kajian Accenture sebagaimana dikutip Quan Nguyen (2017), pada 2020 akan ada 2 miliar pembeli online, atau 60% dari seluruh konsumen global. Mereka akan membelajakan 13,5% dari nilai konsumsi ecerannya secara online. Itu berarti akan ada uang sebesar 3,4 triliun dolar AS Nilai Perdagangan Bruto (Gross Merchandise Value-GMV). Sekitar 900 miliar dolar AS (22%) dari nilai ini akan dibelanjakan di negara lain secara online. Bisakah Indonesia meraih cukup banyak nilai e-dagang lintas negara ini?

Beberapa negara tetangga sudah mempraktikkan perdagangan online lintas negara cukup lama. Di Singapura 55% dari nilai e-commerce nasional dilakukan dengan negara lain, jauh di atas Jepang (18%) dan Korea Selatan (25%). Salah satu penyebab tingginya perdagangan online lintas negara di Singapura adalah ketentuan bahwa pembelian barang impor yang tidak dikenakan pajak (de minimis value) cukup tinggi yaitu 400 dolar Singapura. Ini tentunya menjadi peluang bagi pelaku bisnis e-dagang Indonesia.

Namun, ada beberapa kendala yang harus diatasi untuk menjadikan e-dagang lintas negara Indonesia semaju Singapura, Malaysia, atau Thailand. Menurut APEC Business Advisory Council dan University of Southern California (2015), kelangkaan tenaga terdidik yang berpengalaman dalam perdagangan global sekaligus menguasai bisnis e-commerce merupakan kendala utama.

Kendala lain adalah masih rendahnya tingkat kepercayaan kebanyakan konsumen terhadap sistem pembayaran secara online lintas negara. Ada kekhawatiran akan terjadinya fraud atau masalah dalam pembelian secara online dengan pihak-pihak di negara lain. Kendala bahasa dan terbongkarnya berbagai kasus investasi bodong mungkin menjadi penyebab munculnya masalah ini. Penetrasi kartu kredit di Indonesia juga masih rendah, sekitar 15%, mengurangi daya tarik pelaku bisnis asing untuk menjual barang di sini.

Kendala lain adalah belum banyaknya marketplace lokal yang melayani perdagangan lintas negara, dan masih banyaknya pelaku bisnis yang belum terlibat e-commerce di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan, setidaknya masih ada sekitar 40 juta dari 59,7 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum menggunakan fasilitas e-dagang. UMKM yang sudah berjualan di berbagai platform e-dagang pun agaknya masih mendalami perdagangan online, belum berpikir ke arah perdagangan lintas negara.

Kelancaran pengiriman dan penyimpanan barang dalam skala besar merupakan kendala bagi pertumbuhan bisnis online lintas negara. Biaya dan waktu pengiriman barang sangat mempengaruhi harga yang harus dibayar konsumen. Juga, masih banyak penduduk (47%) yang tinggal di pedesaan, yang sebagian belum terjangkau oleh prasarana dan fasilitas logistik yang lancar. Kesempatan penduduk desa untuk berbisnis secara online masih sangat terbatas, padahal potensinya sangat besar.

Kendati pemerintah sudah berusaha untuk membenahi sistem logistik nasional, namun proses kepabeanan dinilai masih rumit, antara lain karena masih ada beberapa instansi yang sama-sama mempunyai kewenangan memberikan izin ekspor dan impor atas komoditas-komoditas tertentu.

Selanjutnya, kecepatan dan keandalan internet merupakan syarat penting pertumbuhan e-commerce. Luasnya wilayah geografis merupakan hambatan bagi pemerintah untuk menyediakan infrastruktur internet pita lebar (tetap dan bergerak) yang merata dan terjangkau

Saat ini Indonesia dan beberapa emerging markets lain seperti Turki, Argentina, India, dan Afrika Selatan sedang mengalami gejolak finansial berupa penurunan nilai mata uang yang relatif dalam. Penyebab umum adalah naiknya suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) dan perang dagang antara AS-China. Selain itu, negara-negara ini juga mengalami defisit neraca transaksi berjalan yang cukup besar. Maka, salah satu cara yang ampuh untuk mengatasi gejolak finansial adalah meningkatkan ekspor seraya mengendalikan impor, di samping transformasi struktural.

Meningkatkan ekspor dapat dilakukan dengan mendiversifikasi komoditas dan negara tujuan ekspor. Selain itu, menambah jumlah pelaku ekspor juga berpotensi akan meningkatkan nilai ekspor. Memperbanyak eksportir dapat dilakukan dengan membuka pintu yang lebih lebar bagi pelaku usaha di dalam negeri untuk melakukan ekspor melalui platform e-dagang.

Pengusaha Indonesia, khususnya UMKM, dapat menawarkan produk-produk budaya, kuliner, dan seni kreasi yang selama ini belum banyak dikenal di negara lain. Mengingat banyak kendala yang membatasi perkembangan e-dagang lintas negara, maka Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali saat ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk itu.

Beberapa hal yang dapat disumbangkan untuk UMKM terkait dengan cross-border e-commerce adalah perlunya kesepakatan para pihak untuk menyederhanakan dan menyelaraskan peraturan perdagangan lintas negara, antara lain sistem e-payment, perpajakan, perlindungan konsumen, kepabeanan, dan sebagainya.

Kemudian perlu didorong adanya kerja sama secara bilateral atau multilateral untuk memberikan kemudahan bagi UMKM di masing-masing negara untuk terlibat dalam e-dagang lintas negara. Misalnya, secara bergotong royong membangun fasilitas pergudangan untuk menyimpan bahan makanan atau barang-barang kerajinan di dekat bandara internasional.

IMF dan Bank Dunia diharapkan dapat menampung kepentingan negara-negara peserta khususnya negara-negara berkembang mengenai perdagangan jasa lintas negara untuk diteruskan kepada lembaga-lembaga tingkat dunia yang terkait, seperti World Trade Organization (WTO).

Selanjutnya, sidang IMF dan Bank Dunia perlu menetapkan kerangka dan target kemajuan pengembangan ekonomi digital, khususnya cross-border e-commerce. Adanya agenda bersama pengembangan e-dagang lintas negara yang terukur akan meningkatkan perdagangan global yang lebih dinamis, inklusif, dan menjadi solusi untuk mengatasi dan mencegah gejolak finansial di kemudian hari.

Upaya-upaya itu diyakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang, dua hal yang menjadi misi IMF dan Bank Dunia.(ref: news.detik.com)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana untuk mengekspor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke China pada "hari jomblo" tanggal 11 November mendatang.

Hal itu akan diwujudkan lewat kerja sama dengan Alibaba. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, peningkatan ekspor melalui e-Commerce merupakan peluang yang sangat terbuka dilakukan.

"Kita akan bekerja sama dengan Alibaba untuk memasarkan produk ekspor dari Indonesia ke China. Kita akan memanfaatkan momen Singles Day pada tanggal 11/11," kata Rudiantara dalam pernyatananya, Selasa (09/10/2018).

Pulau Bali bukan nama yang asing bagi pariwisata di dunia apalagi nasional. Jutaan orang dari seluruh dunia setiap tahunnya datang ke Bali untuk menikmati keindahan alamnya, budayanya, kehidupan masyarakatnya, hingga ikut dalam konferensi internasional yang diselenggarakan di Bali. Data BPS 2017 menunjukkan sebanyak 5.697.739 orang wisatawan datang ke Bali, atau terjadi peningkatan 15,62 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini akan terus meningkat terlebih dengan diselenggarakannya kegiatan internasional yang dihadiri oleh ribuan bahkan puluhan ribu peserta.

Berbagai konferensi internasional pernah diselenggarakan di Bali, di antaranya Konferensi United Nations Climate Change (UNFCC) pada 2007 yang menghasilkan Bali Action Plan yang menjadi landasan perhatian negara anggota UNFCCC terhadap alam dan lingkungan hidup. Juga, Bali Democracy Forum yang menjadi kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dalam membahas keberhasilan demokrasi di berbagai negara di dunia.

Mulai hari ini, Senin (8/110) Pulau Bali akan menerima ribuan bahkan puluhan ribu peserta dari 189 negara dalam kegiatan yang bertajuk Annual Meeting International Monetary Fund and World Bank Group 2018 (AM IMF-WBG 2018). Konferensi ini berbeda dari konferensi lainnya yang pernah berlangsung di Bali. Konferensi ini akan menghadirkan puluhan kepala negara dan kepala pemerintah dari negara-negara di dunia, dan dihadiri oleh ratusan Menteri dan pejabat tinggi di negaranya

Dipimpin oleh Indonesia sebagai tuan rumah dan penyelenggara, berbagai perkembangan ekonomi dunia, permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia, hingga solusi terhadap permasalahan tersebut dibahas dalam konferensi ini.

Sebagai provinsi yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan AM IMF-WBG 2018, Pemerintah Bali telah membangun berbagai hal, di antaranya pengembangan Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang mengalami peningkatan parkir bagi pesawat, perluasan apron, dan peningkatan kualitas ruang tunggu bagi penumpang. Selain itu, dalam rangka mengurangi tingkat kemacetan yang acap terjadi di kawasan Denpasar, kami dengan didukung oleh pemerintah pusat membangun underpass di kawasan Ngurah Rai. Pembangunan underpass ini telah selesai dibangun.

Kawasan lainnya yang juga menjadi perhatian adalah kawasan-kawasan wisata di antaranya Kuta, Denpasar, Gianyar, dan Ubud yang diusahakan selama penyelenggaraan kegiatan AM IMF-WBG 2018 hingga seterusnya tidak lagi mengalami macet. Kami berterima kasih atas dukungan dari pemerintah pusat bagi berbagai program infrastruktur bagi Bali dan kemajuan Bali.

Bali sebagai tuan rumah tentunya berharap kegiatan ini akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Bali. Melalui kegiatan ini, diperkirakan pertumbuhan ekonomi di Bali akan meningkat dari 5,9 persen menjadi 6,54 persen.

Konferensi yang dihadiri oleh banyak tamu negara ini akan menjadi promosi "gratis" bagi pariwisata Bali. Promosi "gratis" ini akan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga, destinasi wisata di Bali juga akan meningkat.

Kami pun berharap UMKM dari pertanian dan industri kerajinan rakyat akan meningkat. Dalam penyelenggaraan Konferensi IMF-WBG 2018 ini, kami akan ikut dalam program Pavilion Indonesia, akan terdapat ribuan pengrajin asal Bali yang ikut serta dan memamerkan berbagai kerajinan yang telah dihasilkan. Sehingga, hal ini baik untuk ekonomi kreatif, dan promosi langsung bagi Bali.

Pelaku UMKM adalah salah satu roda penggerak utama perekonomian nasional. Pangsa pasar UMKM kini sudah tidak hanya pada skala nasional tapi sudah merambah pasar internasional. Ini membuktikan bahwa UMKM di Indonesia juga sudah mulai mengedepankan kualitas sehingga dilirik oleh konsumen internasional.

UMKM juga adalah sebuah sarana pemerataan ekonomi masyarakat dan juga sebuah medium untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Tak hanya dalam ruang lingkung nasional, di Bali pun sektor UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Bali selain sektor pariwisata.

Pemerintah perlu mendukung kemajuan para pelaku UMKM terutama dalam kegiatan akbar seperti Pertemuan Tahunan IMF - WBG ini. Pertemuan tahunan ini adalah adalah sebuah kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk bisa meningkatkan pendapatannya dan juga sebuah kesempatan bagi Bali dan Indonesia untuk mempromosikan produk-produk UMKM nya agar semakin mendapatkan perhatian dunia. Bahkan, jika bisa masakan lokal Bali pun bisa dipromosikan dalam beberapa kegiatan jamuan makan.

Bentuk dukungan pemerintah ini bisa dilakukan dalam berbagai macam bentuk seperti misalnya membuat program tersendiri untuk para pelaku UMKM. Sementara, pemerintah provinsi Bali nantinya akan bekerja sama dengan Asosiasi Kelompok Usaha Rakyat Indonesia (Akurindo) untuk membuat sebuah kegiatan yang bertajuk 'Amazing Bali' yang melibatkan banyak UMKM.

Kegiatan dari Akurindo ini akan didukung penuh oleh pemerintah provinsi Bali karena kegiatan ini bisa menjadi suatu wahana untuk mempromosikan industri rakyat Bali yang terwadahi melalui koperasi dan lembaga lainnya karena Bali memiliki produk industri kerajinan rakyat yang sangat beragam, yang berkualitas, dan digemari oleh masyarakat baik masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia.

Melalui pembangunan jangka panjang yang strategis ini juga diharapkan agar pelaksanaan pertemuan tahunan ini bisa berjalan dalam suasana yang aman, nyaman, dan damai. Sehingga, agenda yang sudah dirancang oleh panitia akan berjalan sesuai dengan jadwalnya, berlangsung dengan baik, dan sukses dari sisi pencapaian target pertemuan (ref: news.detik.com)

Komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memberikan keringanan untuk nasabah kredit usaha rakyat (KUR) yang terdampak gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan berdasarkan data yang dihimpun oleh Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Sampai dengan 31 Agustus 2018 terdapat 10.409 debitur KUR yang terdampak gempa bumi Lombok dan sekitarnya. Adapun baki debet KUR yang terdampak gempa bumi tersebut sebesar Rp 171,99 Miliar.

Nilai tersebut sebesar 7,86% dari total baki debet KUR di provinsi NTB posisi 31 Agustus 2018 sebesar Rp 2,187 Triliun.

"Rapat memutuskan 2 (dua) poin Restrukturisasi Penanganan Debitur Terdampak Gempa dengan memberikan perlakuan khusus di luar yang diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian," kata Iskandar di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/9/2018). (ref: finance.detik.com)

Meski sebutannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), namun peran UMKM terhadap perekonomian nasional tidaklah kecil, bahkan terhitung strategis. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 57,84 % menjadi 60,34 %. Dengan serapan tenaga kerja meningkat dari 96,99 % menjadi 97,22 % pada periode yang sama.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) meluncurkan program inkubator bisnis untuk Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) bernama BRIncubator. Melalui program ini, UMKM didorong agar dapat mengekspor produknya.

Peluncuran dilakukan oleh Direktur Mikro dan Kecil Bank BRI, Priyastomo dan Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, Pasar Modal dan Edukasi serta Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Surakarta Tito Adji Siswantoro.

Dalam tahap satu ini, BRI melibatkan 500 UMKM dari lima kota di Indonesia, yakni Solo, Makassar, Bandung, Padang dan Malang. Masing-masing kota terdapat 100 UMKM pilihan.

"Dari ribuan UMKM kita pilih 100 yang benar-benar unik untuk diberi pendampingan. Progran ini fokus untuk UMKM di bidang kreatif, kuliner, fashion dan kriya," kata Priyastomo usai peluncuran, di Hotel Best Western, Solo Baru, Sukoharjo, Jumat (28/9/2018).

Hingga Desember 2018 nanti, para peserta BRIncubator akan mengikuti serangkaian kegiatan seperti roadshow, seminar, workshop, dan bootcamp. Perkembangan UMKM akan selalu dimonitor oleh tim pendamping.

Melalui pendampingan ini, UMKM diajak lebih dalam mengenal bisnis secara digital. Selain melakukan pendampingan, BRI juga siap menyediakan akses pembiayaan.

"Mudah-mudahan mereka bisa meningkatkan kapasitasnya dari yang kecil menjadi besar. Dengan inkubasi ini mereka bisa go-modern, go-digital, go-online dan satu lagi go-global," ujarnya.

Dari 500 UMKM akan dipilih 30 UMKM di akhir masa pendampingan dalam program inkubasi dan 30 UMKM di program akselerasi. Selanjutnya BRI akan memilih 3 UMKM terbaik untuk memperoleh penghargaan dan hadiah uang tunai dengan total Rp 250 juta (ref: finance.detik.com)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diyakini bisa membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewujudkan program Nawacita, jika pemerintah bisa menjamin perlindungan bagi pelakunya.

Kontribusi UMKM dalam membantu negara mengejar target pertumbuhan ekonomi sudah berlangsung sejak lama, melalui penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor usaha. Selain itu, UMKM merupakan sektor yang telah terbukti ketangguhannya dalam menghadapi berbagai krisis.

Oleh karena itulah, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Harry Agustanto dalam tulisannya menilai pemerintah sudah seharusnya memberikan penguatan serta perlindungan hukum bagi para pelaku UMKM.

Menurut Harry, penguatan dan perlindungan UMKM sejalan dengan tujuan Nawacita yang ingin meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Nawacita rancangan Jokowi juga bercita-cita mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

"Kedudukan UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia sehingga layak dilindungi. Apalagi kedudukan UMKM yang cukup lemah dibandingkan dengan pelaku usaha dan industri besar," kata Harry.

Ia menuturkan, di dunia usaha rentan terjadi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian. Bukan hanya bagi pelaku usaha tetapi juga masyarakat. Menurut Harry, jika perilaku Anti-Persaingan, monopoli dan kartel yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar terus dibiarkan, maka pelaku UMKM juga ikut menjadi korban karena terjadi hambatan dalam memasuki pasar.

Menurut Harry, salah satu cara untuk menguatkan kedudukan UMKM adalah dengan menegakkan hukum persaingan usaha sehingga terciptanya persaingan yang bersih dan sehat. Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beleid itu juga memberikan perlindungan terhadap usaha kecil menengah dalam kaitannya dengan kesempatan kepastian berusaha.

"Selain itu, cara lain untuk memperkuat kedudukan UMKM adalah dengan memperkuat kemitraan UMKM dengan Perusahaan Besar. Saat ini telah ada UU Nomor 20 Tahun 2008 dan PP Nomor 17 Tahun 2013 yang di dalamnya mengatur tentang pengawasan kemitraan antara Pelaku Usaha UMKM dengan Perusahaan Besar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)," katanya.

Kemitraan yang dimaksud sesuai UU adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar. Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai UMKM mitra usahanya.

"Maksudnya, usaha besar dilarang memiliki sebagian besar atau seluruh saham, modal, aset UMKM atau menguasai pengambilan keputusan terhadap UMKM yang menjadi mitranya," kata Harry.

Ketentuan ini untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan berbagai fasilitas Pemerintah yang diberikan kepada pelaku UMUM oleh pelaku usaha besar yang menjadi mitranya.

"Saat ini masih banyak perusahaan besar yang belum mematuhi aturan-aturan tentang pengawasan kemitraan. Oleh karena itu KPPU didorong untuk bisa menggunakan pendekatan kepatuhan atau compliance bukan hukuman. Pencegahan harus lebih dikedepankan dibandingkan penegakkan hukum," jelas Harry.

Jika perusahaan besar yang terindikasi menyalahgunakan posisi tawar dominan, diberikan sosialisasi terlebih dulu mengenai pengawasan kemitraan. Jika masih belum mematuhi kemudian diberi peringatan. Jika perusahaan besar sudah memperbaiki kesalahannya maka tidak perlu diproses lebih lanjut. Namun jika telah berkali-kali melanggar maka perlu untuk diberikan hukuman sebagai bentuk pembinaan. (ref:detik.finance)